makna pemerintahan daerah. Ketetapan MPR RI. makna pemerintahan daerah

Baca juga: Makna Pemerintah Daerah, Simak Penjelasan Berikut Ini! Mengutip buku, Manajemen Publik yang ditulis oleh Hessel Nogi S. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan daerah otonom oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD menurut asas desentralisasi atau penyerahan wewenang dari pusat ke daerah. Average rating: 4. Ketidaksesuaian dan penyimpangan Pasal 7 ayat (2) UU Pemerintahan Daerah dengan UUD 1945 terbukti bahwa kedudukan suatu peraturan pemerintah secara hirarki adalah lebih rendah dari Undang-undang, sehingga dengan demikian materi muatan Pasal 7 ayat (2) Pemerintahan Daerah tersebut adalah cacat hukum dan harus dinyatakan tidak. Negara kesatuan tersebut tertuang dalam UUD 1945 Pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi, “Negara Indonesia ialah negara kesatuan, yang berbentuk republik”. Makna warna dalam lambang daerah: 2. oleh pemerintah pusat kepada daerah dalam kerangka sistem kenegaraan. 2. 4 Asas-Asas Pemerintahan Daerah Menurut UU No 32 Tahun 2004 di Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desentralisasi adalah sistem pemerintahan yang lebih banyak memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah. Pasal 2. DINAMIKA PENEGAKAN HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH Prof. Menurut Giddens, bahwa, demokrasi pada dasamya mengandung makna suatu system politik dimana rakyat memegang kekuasaan tertinggi, bukan raja atau kaum . Combine EditionsM. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentang. Kepala Daerah adalah gubernur bagi Daerah provinsi atau bupati bagi Daerah kabupaten atau wali kota bagi Daerah kota. UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah resmi disahkan, sebagai upaya untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efisien. Di negara Indonesia ini, otonomi daerah sudah diterapkan. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2004. Pemerintah daerah bertugas menerapkan peraturan daerah yang telah ditetapkan untuk kemajuan daerah tersebut. 5, (Sumber Saparin, Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan. 2. Sedangkan perbedaan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berdasarkan PP No. Dikutip dari buku Desentralisasi dan Otonomi Daerah (2007) oleh Syamsuddin Haris, berikut pengertian. Pengertian Otonomi Daerah. Mutiara Sumber Widia, hal. Tujuan Kewenangan Pemerintah Pusat. makna desentralisasi bersentuhan dengan proses dalam arti pembentukan daerah . UU Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah merupakan pilot project desentralisasi. Pemerintah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah. Siswanto menjelaskan Undang. Makna Pemerintahan: Tinjauan Dari Segi Etika Dan Kepemimpinan. A. Hubungan Struktural Pemerintah Pusat dan Daerah. Pengertian Instansi – Halo sobat grameds, Tahukah anda? Instansi merupakan istilah yang cukup terkenal yang sering dibicarakan oleh banyak orang dalam kehidupan sehari-hari. Seiring dengan pemilihan. 32 tahun 2004 tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), desentralisasi adalah sistem pemerintahan yang lebih banyak memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah. Ketika reformasi dan otonomi daerah ketimpangan distribusi pendapatan semakin tinggi dari 0,29 (2002) menjadi 0,35 (2006). Pemerintah daerah terdiri dari gubernur, walikota atau. Situmorang, pengawasan adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka mengetahui sejauh 4 Victor M. Yogyakarta: UII Press. Ayat (1) Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah merupakan bagian pengaturan yang tidak terpisahkan dari sistem Keuangan Negara, dan dimaksudkan untuk mengatur sistem pendanaan atas kewenangan pemerintahan yang diserahkan, dilimpahkan, dan ditugasbantukan kepada Daerah. RumestenRS, Iza (2016) Makna “Keragaman Daerah” Dalam Pola Hubungan Hukum Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Pada Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2 Fungsi penyelenggaraan pemerintahan Fungsi Layanan (Servicing Function) pemerintah tidak. ACEH, HUMAS MKRI - Pada pokoknya konsep desentralisasi dimaksudkan memberikan kesempatan lebih luas kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dibandingkan pemerintah pusat. Gubernur, wali kota, dan bupati sebagai wakil pemerintah pusat pada instansi vertikal di sebuah wilayah tertentu dan sebagai penanggung jawab dari urusan pemerintahan umum. Departemen dan pemerintah daerah di Indonesia dicetuskan pada sidang PPKI II tanggal 19 Agustus 1945. Di sekolah, materi ini dibahas dalam mata pelajaran PPKn kelas 10 SMA. –. Forum ini akan membahas dua permasalahan yang terkait dengan konsep dasar pemerintahan daerah dan pemerintahan daerah di Indonesia. . Pemerintah daerah adalah penyelenggara pemerintahan dalam tingkat daerah provinsi dan kabupaten/kota. Doctor thesis, Universitas Brawijaya. Camat berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, berada di bawah, dan bertanggungjawab kepada bupati melalui sekretaris daerah kabupaten atau kota. Skripsi, 1–137. Berdasarkan ketentuan tersebut daerah diberi kesempatan untuk membentuk lembaga-lembaga yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Perkembangan terakhir di penghujung tahun 2013 yang akan turut memberi warna dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah dengan disahkannya Undang-Undang tentang Desa dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 18 Desember 2013. Yang dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah. Sehingga dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, tidak ada keharusan adanya keseragaman semua unit pemerintahan, akan tetapi tetap adanya pengakuan terhadap berbagai hak asal-usul yang dimiliki oleh tiap-tiap daerah. Mantan Ketua Tim Penyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemerintahan Daerah versi Pemerintah Made Suwandi menyatakan bahwa Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang. Perubahan Perundang-undangan Tentang Sistem Pemerintahan Daerah Sumber: diolah peneliti (2021) Berdasarkan gambar 1, hal ini sudah tercantum dalam Pasal 391 ayat (1) UU No 23. 1 Pengelolaan Keuangan Daerah Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Abstract. Good memiliki arti nilai yang menjunjung tinggi keinginan rakyat, kemandirian, aspek fungsional, serta. KOMPAS. Pola penyelenggaran pemerintahan daerah, yang terbangun dalam kebijakan otonomi. A. Definisi kebijakan pemerintahan seperti terurai diatas secara umum memiliki 6 (enam) implikasi sebagai berikut : 1. Liputan6. Dalam pasal-pasal tersebut dijelaskan urusan-urusan yang menjadi kewenangan wajib dan pilihan bagi pemerintah daerah. Otonomi Daerah: Arti, Maksud dan Tujuannya. kepada pemerintah dan memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, kewenangan otonomi yang luas mewajibkan pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara demokratis, adil, merata serta berkesinambungan (Halim, 2007: 229). Jakarta - . Karena Indonesia merupakan negara hukum, landasan hukum merupakan hal yang penting. 4. 1. (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut. 2. (2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, peman-faatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara. Okezone mengutip dari buku Pendidikan Kewarganegaraan 4. Apabila dilihat dalam bidang politik atau pemerintahan, birokrasi diartikan sebagai perwujudan aparat pemerintahan negara dalam melakukan dan mengimplementasikan berbagai kebijakan lewat serangkaian tahapan yang telah ditentukan. UU ini merumuskan bahwa prinsip dasar otonomi daerah adalah otonomi riil dan seluas-luasnya. Skola. Pengertian Pemerintah Daerah/Kabupaten Pembentukan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar dari berbagai produk undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai pemerintah daerah. Serta mengandung makna memperoleh kekuasaan dari pusat dan mengatur atau menyelenggarakan pemerintahan daerah sendiri14. Pertama, memaparkan teori pemerintahan yang terdiri dari makna pemerintahan, tata kelola pemerintahan dan sistem pemerintahan secara luas, yakni sistem presidensial,. com, Jakarta Sejak kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 oleh Presiden Soekarno, dengan lantang Soekarno membacakan naskah proklamasi kemerdekaan, yang telah dirumuskan bersama tokoh - tokoh proklamasi lainnya. Bank Indonesia yang akan menjadi pusat dari semua pengaturan pada kebijakan moneter dan fiskal. Luasnya daerah-daerah di negara kita yang terbagi-bagi atas beberapa provinsi, kabupaten serta kota maka daerah-daerah tersebut memiliki pemerintahan daerah dengan maksud guna mempermudah kinerja pemerintah pusat terhadap daerahnya sehingga digunakanlah suatu asas yang dinamakan asas otonomi sesuai dengan yang diatur dalam pasal 18. Dalam pelaksanaannya, daerah otonom sekaligus. KOMPAS. Tangkilisan (2005: 20) tertulis bahwa sumber daya manusia aparatur pemerintah daerah berperan dan berfungsi sebagai motor penggerak jalannya pemerintahan daerah yang kuat, efektif, efisien, dan. Lambang Daerah. All. Pinjaman Daerah bertujuan memperoleh sumber pembiayaan dalam rangka. Misalnya dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan: “Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia “. dalam bukunya berjudul Desentralisasi Pemerintahan dalam Perspektif Pembangunan Politik di Indonesia (2015:93), secara bahasa, otonomi berasal dari bahasa Yunani auto yang artinya sendiri dan nomor berarti hukum atau aturan. Ukuran Lambang Daerah adalah garis tengah lingkaran 30, sedangkan ukuran bagian-bagian. A. 7. Agar bisa menjadi bahan referensi bagi Adjarian, kita akan menjawab soal tersebut juga menjadi. Daerah terdiri atas. Hari jadi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar ditetapkan pada. Serta mempelajari bagaimana koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, pemerintah dengan rakyatnya. Namun, pada pelaksanaannya masih banyak daerah yang bergantung pada bantuan. 2. Pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD. Pada pandangan sekilas, lambang yang berbentuk segi empat dengan perbandingan ukuran 2×3 yang melambangkan prasaja dan kekuatan. Pemerintah daerah bebas partisipasi masyarakat daerah dalam berkreasi dan berekspresi dalam rangka negara kesatuan dengan ditetapkannya membangun daerahnya, tentu saja dengan Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang tidak melanggar ketentuan perundang- pemerintahan daerah. Makna Hari Batik Nasional. Mediator: Pengertian, Peran, dan. 1. 5 Makna Kedudukan dan Peran Pemerintah Daerah ; Jawab Soal Pasal-Pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 yang Mengatur Pemerintahan Daerah ; TERPOPULER Jawab Soal Uji Pemahaman Hubungan Antarperundang-undangan, Materi PPKn Kelas X Kurikulum Merdeka . Sedangkan pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya. Desentralisasi akan berdampak positif pada pembangunan daerah -daerah tertinggal dalam suatu negara. Daerah Otonom di sebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas zona/area yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia [1] . Bentuk Gambar/ Lambang: Perisai Bersudut Lima. Pemerintah Daerah di Indonesia adalah penyelenggara pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam kesempatan ini, penulis akan menyampaikan penjelasan dari masing-masing asas tersebut. Presiden Nomor 6 Tahun 1959 dan Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pemerintahan Daerah; 4) Undang-undang No. A A A. Defenisi pemerintah Sebagai organ atau alat negara yang menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan Pemerintah dalam arti sempit dimaksudkan khusus pada kekuasaan eksekutif Pemerintah dalam arti luas ialah semua organ negara termasuk DPR Pemerintah adalah kekusaan yang. 1. ISI. Daerah Khusus, Daerah Instimewa, dan Otonomi Khusus. Namun demikian, pelaksanaannya tersendat-sendat, lamban, bahkan dalam beberapa hal mengalami dampak kemunduran. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, manajemen pemerintah daerah di Indonesia dilandasi Undang – Undang Dasar 1945 yang memberikan hak otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Kemanfaatan mata kuliah pada pertemuan, mahasiswa lebih cakap dalam mendefinisikan makna pemerintahan daerah. 22/09/2023, 11:00 WIB. Pemerintah Daerah. Sesuai dengan Pasal 18 ayat 3, " Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota. 5 Makna Kedudukan dan Peran Pemerintah Daerah. KONSEP NEGARA KESATUAN, SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH DAN DESA DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PASACA REFORMASI. , Hlm. Desentralisasi merupakan suatu bentuk pemberian kewenangan kepada unit-unit atau pengelola-pengelola dengan tingkat kewenangan yang lebih rendah di dalam suatu struktur organisasi. Berkedudukan sebagai kepala Negara d. Pada Orde Baru Hampir semua jajaran. Pengertian Otonomi Daerah – Otonomi daerah adalah sebuah sistem atau kewenangan yang dimiliki daerah. Prasyarat Aparatur. 4, Hal. 1 Pemerintahan Daerah Sebagai daerah otonomi, pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota, berwenang untuk membuat peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, guna menyelenggarakan urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Jabar merupakan provinsi penyangga Ibu Kota Jakarta. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri. DKI Jakarta sarat akan sejarah dan menjadi saksi panjang perjalanan bangsa Indonesia. Mengutip dari. Kemudian pada Pasal 18 ayat (5) menyatakan bahwa “pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-Isinya menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. 2. JAKARTA - Makna Otonomi Daerah berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jakarta, 20 November 2020 --- Pemerintah mengumumkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama (Menag), Menteri Kesehatan (Menkes), dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tentang. Oleh parta setiawan Diposting pada 28 Juli 2023. H. Bentuk Dasar Lambang Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta adalah bulat (lingkaran). (2) Berdasarkan prinsip tersebut, kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Rifandi, Z. 1. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah hingga saat ini kembali mengalami perubahan, dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah. Tak hanya sebagai simbol dan semboyan, makna Bhinneka Tunggal Ika sangat kuat. H. MAKNA OTONOMI DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PADA ERA REFORMASI Andi Azikin Dosen IPDN, Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan Pascasarjana Universitas Paramitha, Pengurus Pusat MIPl Jakarta AbstrAct Since the reformation in 1998, has undergone a change in all the arrangements of state life in Indonesia. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah hingga saat ini kembali mengalami perubahan, dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah. Dalam konteks Negara kesatuan, penerapaan asas desentralisasi maupun. Pasal 18. Konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebagai suatu negara kesatuan yang menganut azas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahannya, pemerintah pusat memberi keleluasaan atau kewenangan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Read. Nilai Sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Pengertian otonomi daerah . Penerapan Konsep Value For Money Jumania 159 setempat sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Salah satunya adalah ketentuan yang menyangkut pemerintahan daerah. Desentralisasi akan di dpaat apabila kewenangan 110 Ibid. Peranan Pemerintah Pelaksanaan proses pemerintahan dan pembangunan di negara berkembang, pemerintah mempunyai kedudukan yang sangat strategis. Di Inggris, konsep yang serupa dengan. Gambar 1. Pada dasarnya, Pemerintah Pusat dan Daerah memiliki hubungan kewenangan yang saling melengkapi satu sama lain yang terletak pada visi, misi, tujuan,. Sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dibentuk dengan tujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk. Istilah otonomi daerah bukanlah hal baru di Indonesia. Pada tabel tersebut kita diminta untuk merumuskan makna kedudukan dan juga peran dari pemerintah daerah. otonom setelah melaksanakan kebijakan otonomi daerah meliputi makna daerah itu telah secara nyata menjadi satuan masyarakat hukum, satuan unit ekonomi publik, satuan unit sosial. “pemerintah” dapat pula diartikan sebagai badan tertinggi yang memerintah suatu negara, misalnya. Combine EditionsM. Arti Warna. Pemerintahan Daerah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang pemerintahan daerah diatur dalam Pasal 18 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), yang rumusannya. Sebelum membahas makna Pasal 18 ayat 2 UUD, ada baiknya Anda menyimak bunyi pasal-pasalnya terlebih dahulu, antara lain: 1. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah kabupaten/kota dan juga provinsi, maka SPMForum ini akan membahas dua permasalahan yang terkait dengan konsep dasar pemerintahan daerah dan. Rahman Abd –. Dalam UU No. Berdasarkan UUD 1945 Pasal 18 ayat 1 yang menyatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kesatuan yang terbagi atas daerah, provinsi, kabupaten/kota. Indonesia merupakan salah satu negara yang berbentuk negara kesatuan. W. UU Pemda membagi urusan pemerintahan menjadi 3 (tiga) klasifikasi yakni. sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya; 2. saving…. Pelimpahan wewenang kepada pemerintahan daerah tersebut telah dilakukan, semata- mata merupakan untuk dapat mencapai suatu pemerintahan yang akan lebih efisien. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, yaitu tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dalam UUD NRI 1945 BAB VI Pemerintah Daerah dalam Pasal 18 ayat (2) menyatakan bahwa: “pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. Pasal 7 Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), menyatakan bahwa 1) Informasi Pembangunan Daerah paling sedikit memuat: a) data perencanaan pembangunan daerah; b) analisis dan Profil Pembangunan Daerah; dan c) informasi perencanaan pembangunan daerah. Pengertian Otonomi Daerah Evy Pajriani dalam Hubungan Struktural dan Fungsional Pemerintahan Pusat dan Daerah PPKn Kelas X (2020:10) menyebutkan, kata otonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu autonomia atau autonomos dengan auto yang berarti "sendiri". Sehingga desentralisasi memiliki makna sesuatu yang terlepas dari pusat. 2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18. Perkakas. Mutiara Sumber Widia, hal. Pertama, istilah perintah adalah perkataan yg memiliki makna menyuruh buat melakukan sesuatu. A A A. Diterbitkan pertama kali dalam bahasa Indonesia. D Guru Besar pada lnstitut Pemerintahan Dalam Negeri Pemerintahan adalah gejalayang kompleks dan berkembang setua dunia ini. Tidak semua negara menggunakan penamaan yang sama, yaitu desentralisasi. (Sumber : dok Blud. KOMPAS. Dana Perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah dan antar-Pemerintah Daerah. Pemerintah daerah di Indonesia terdiri atas.